Papua – Perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Papua dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah menyusul sejumlah kasus kekerasan bersenjata dan penyanderaan masyarakat. Pemerintah diminta memastikan keselamatan warga menjadi prioritas dalam setiap langkah penanganan situasi keamanan.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Fauqi Hapidekso, menyampaikan hal tersebut menyusul sejumlah peristiwa yang menimpa masyarakat sipil di Papua, termasuk kasus meninggalnya Aris Sanda, seorang sopir travel asal Toraja yang dilaporkan menjadi korban penembakan setelah disandera saat membawa logistik melalui jalur Wamena-Mbua, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Jenazah Aris kemudian ditemukan di dalam kendaraan yang terbakar di sekitar kawasan Danau Habema. Kasus tersebut menjadi salah satu perhatian karena menyangkut keselamatan masyarakat yang menjalankan aktivitas sehari-hari di wilayah dengan kondisi keamanan yang rawan.
Selain kasus tersebut, Fauqi turut menyoroti laporan penyanderaan terhadap sembilan perempuan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, yang disebut terjadi sejak 17 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, satu korban telah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara satu lainnya ditemukan meninggal dunia. Adapun tujuh perempuan lainnya masih dilaporkan berada dalam penyanderaan.
Menurut Fauqi, rangkaian kejadian tersebut menunjukkan pentingnya langkah cepat pemerintah dalam memberikan perlindungan dan memastikan keselamatan masyarakat yang berada di wilayah terdampak konflik.
Ia meminta pemerintah bersama aparat keamanan mengupayakan penyelamatan para korban dengan tetap memperhitungkan kondisi di lapangan. Menurutnya, langkah penanganan harus dilakukan secara terukur agar proses penyelamatan tidak justru menimbulkan korban baru.
Fauqi juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada keluarga korban. Informasi mengenai kondisi maupun keberadaan anggota keluarga yang menjadi korban, menurutnya, perlu disampaikan secara jelas agar keluarga tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Ia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh rasa aman, termasuk masyarakat yang tinggal maupun bekerja di wilayah dengan tingkat risiko keamanan tinggi.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil sekaligus mengambil langkah penanganan terhadap berbagai persoalan keamanan dan kemanusiaan yang terjadi di Papua.
“Keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik justru menjadi korban,” ujar Fauqi.(rd)
