Papua – Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) mendorong seluruh pihak membuka ruang dialog sebagai salah satu upaya menghentikan kekerasan dan memperkuat perlindungan terhadap masyarakat sipil di Tanah Papua.
Seruan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif YKKMP Theo Hesegem melalui pernyataan tertulis yang diterima Suara Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Theo menyampaikan keprihatinan terhadap kekerasan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Papua dan dampaknya terhadap masyarakat. Ia menilai masyarakat sipil perlu mendapatkan perlindungan dalam situasi konflik.
Menurutnya, dialog dapat menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pihak, mendengarkan persoalan yang berkembang, serta mencari penyelesaian secara damai. Namun, ia menegaskan bahwa dorongan dialog tidak berarti membenarkan tindakan kekerasan, pembunuhan, penyanderaan, penyerangan maupun tindakan lain yang melanggar hukum.
“Dialog tidak pernah membunuh siapapun. Dialog membuka ruang untuk mendengar, memahami, mencari jalan keluar, dan menyelamatkan kehidupan manusia,” ujar Theo.
Ia mengatakan proses dialog perlu berjalan beriringan dengan penegakan hukum, penghormatan terhadap HAM, keadilan, serta perlindungan terhadap korban dan masyarakat sipil. Setiap dugaan tindak pidana maupun pelanggaran HAM, menurutnya, perlu ditangani melalui mekanisme hukum yang adil, transparan, independen dan dapat dipertanggungjawabkan.
YKKMP juga menyoroti dampak konflik terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari rasa tidak aman, kehilangan anggota keluarga, pengungsian hingga terganggunya akses pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan sosial.
Dalam seruannya, YKKMP menyebut perlindungan terhadap masyarakat sipil perlu menjadi perhatian seluruh pihak, termasuk guru, tenaga kesehatan, pekerja kemanusiaan, perempuan, anak-anak, masyarakat adat Papua maupun warga non-Papua yang tinggal dan bekerja di Papua.
YKKMP turut mendorong keterlibatan pemerintah, masyarakat Papua, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, korban dan keluarga korban, masyarakat sipil, akademisi serta pihak terkait lainnya dalam ruang dialog.
Menurut Theo, dialog perlu dirancang secara aman, inklusif dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Ia juga menyerukan kepada seluruh pihak agar tidak menjadikan masyarakat sipil sebagai sasaran maupun bagian dari strategi konflik.
Selain itu, YKKMP meminta lembaga penegak hukum dan lembaga HAM menangani setiap dugaan pelanggaran HAM dan tindak pidana terhadap warga sipil secara profesional, transparan dan berdasarkan bukti. Organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, perempuan dan pemuda juga diajak berperan dalam membangun ruang perdamaian.
YKKMP mengingatkan media dan masyarakat untuk menyampaikan informasi berdasarkan fakta serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi agar tidak memperkeruh situasi dan menimbulkan dampak terhadap keamanan masyarakat.
Theo mengajak seluruh pihak mengedepankan pendekatan kemanusiaan dalam melihat persoalan di Papua. Menurutnya, ruang dialog perlu dibuka untuk mencari penyelesaian, mencegah jatuhnya korban, memulihkan kepercayaan dan mendorong terciptanya perdamaian.
“Jangan menunggu lebih banyak darah tertumpah untuk membuka ruang dialog. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk menghentikan kekerasan, melindungi masyarakat sipil, menegakkan hukum dan membuka ruang penyelesaian secara damai,” tegas Theo.
