Nabire – Upaya memecah belah persatuan masyarakat adat melalui batasan geografis yang dilontarkan Panglima TPNPB-OPM Aibon Kogoya kini mendapat perlawanan sengit dari generasi muda Nabire, Papua Tengah.
Narasi yang mencoba memisahkan hak kelola alam antara warga pesisir dan pegunungan dianggap sebagai langkah mundur yang mengancam stabilitas harmoni sosial yang telah terjaga selama berabad-abad.
Tokoh Muda Kabupaten Nabire, Samuel Sauwyar, menyatakan keberatan atas pernyataan Aibon Kogoya.
Diketahui Aibon sebelumnya mengeluarkan peringatan keras yang melarang masyarakat pesisir masuk ke kawasan hutan untuk mencari emas maupun kayu gaharu.
Ia menebar ancaman akan adanya konsekuensi buruk bagi warga pantai yang beraktivitas di hutan.
“Narasi Aibon Kogoya ini bersifat diskriminatif dan berpotensi merusak ikatan persaudaraan sesama Orang Asli Papua (OAP),” tegas Samuel, Kamis (12/3/2026).
Samuel menegaskan bahwa identitas Papua bersifat tunggal dan tidak boleh dipisahkan berdasarkan letak tempat tinggal.
Sejarah mencatat bahwa masyarakat pantai dan pegunungan telah hidup berdampingan secara harmonis sejak zaman nenek moyang.
Hubungan fungsional melalui sistem barter dan perdagangan tradisional membuktikan bahwa ketergantungan antarwilayah adat adalah kekuatan utama Papua.
“Nah, nilai gotong royong inilah yang merupakan warisan leluhur yang harus dilindungi dari segala bentuk upaya polarisasi kelompok tertentu,” sebut Samuel.
Perbedaan mata pencaharian antara nelayan dan masyarakat hutan merupakan kekayaan budaya, bukan alasan untuk menciptakan sekat wilayah kekuasaan.
Larangan bagi warga pesisir untuk mengambil hasil hutan dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap hak asasi manusia dan hak ulayat yang inklusif.
Samuel mengingatkan bahwa setiap individu yang berpijak di tanah Papua memiliki tanggung jawab moral yang sama untuk menjaga kedamaian dan ketertiban.(rd)
