Papua – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus memperkuat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Kondisi geografis dan terbatasnya akses transportasi menjadi tantangan dalam mendistribusikan bantuan, khususnya ke wilayah pegunungan dan daerah yang sulit dijangkau.
Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol, S.E., M.M., mengatakan pemerintah terus mencari berbagai alternatif agar bantuan pangan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di kediamannya di Sentani, Kabupaten Jayapura.
Menurut Ones, kondisi geografis Papua Pegunungan yang didominasi wilayah pegunungan membuat proses distribusi bantuan tidak mudah. Jalur darat memiliki keterbatasan, sedangkan pengiriman melalui jalur udara juga terkendala kapasitas angkut pesawat. Pesawat jenis Pilatus Porter dan Caravan yang digunakan untuk menjangkau sejumlah wilayah hanya mampu membawa bantuan dalam jumlah terbatas sehingga belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
“Kita mengalami kesulitan dengan penerbangan. Pesawat yang dapat menjangkau daerah-daerah tertentu memiliki kapasitas terbatas, sekitar 800 kilogram sampai satu ton. Jumlah itu tentu belum cukup untuk masyarakat yang terdampak kekeringan,” kata Ones.
Selain jalur udara, kondisi geografis dan cuaca juga memengaruhi akses transportasi sungai yang menjadi salah satu jalur penting menuju sejumlah wilayah. Menurunnya debit air sungai akibat kekeringan membuat kapal pengangkut barang kesulitan melintas. Kapal berukuran besar yang tidak dapat melewati sungai harus digantikan dengan sarana transportasi yang lebih kecil, seperti kapal kayu atau longboat, sehingga proses distribusi membutuhkan waktu dan penyesuaian lebih lanjut.
“Yang menjadi persoalan bukan hanya akses udara. Ketika gunung-gunung mengalami kekeringan, debit air sungai juga turun. Kapal yang biasanya membawa barang bisa tertahan karena kondisi sungai yang surut,” ujarnya.
Ones mengatakan pemerintah akan menghitung kebutuhan bantuan berdasarkan jumlah masyarakat yang terdampak. Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pangan, termasuk beras, dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai kondisi masing-masing wilayah.
“Kami terus menghitung kebutuhan berdasarkan jumlah masyarakat yang terdampak. Setelah datanya akurat, bantuan beras maupun bantuan lainnya akan dibagikan sesuai dengan jumlah penerima dan tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah,” katanya.
Ia menegaskan penanganan dampak kekeringan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dan pemerintah kabupaten. Koordinasi antarpemerintah terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara terpadu meskipun menghadapi kendala geografis dan akses transportasi.
“Apa yang dialami masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten merupakan satu kesatuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah juga terus berkoordinasi untuk memastikan penanganan berjalan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Nduga. Sebagian wilayah masih hanya dapat dijangkau melalui jalur udara, sungai, maupun moda transportasi khusus sehingga distribusi bantuan harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan mengumpulkan data dari pemerintah kabupaten untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan tambahan bantuan apabila kondisi masyarakat masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Apabila setelah 14 hari masa tanggap darurat kondisi belum stabil, pemerintah akan melakukan evaluasi untuk menentukan langkah penanganan berikutnya, termasuk kemungkinan memperpanjang masa tanggap darurat.
“Selama masyarakat masih terdampak kekeringan, pemerintah akan terus membantu sesuai dukungan yang kita terima dari pemerintah pusat dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan,” kata Ones.
Ia mengimbau masyarakat di delapan kabupaten di Papua Pegunungan untuk tetap tenang dan menjaga kebersamaan selama menghadapi dampak kekeringan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan upaya pelayanan dan penyaluran bantuan akan terus diperkuat agar masyarakat di wilayah terdampak tetap mendapatkan perhatian dan bantuan sesuai kebutuhannya.(rd)
